Wamenkumham : Pengetatan Remisi Kasus Korupsi dan Narkoba, tak Langgar HAM

BANJARMASIN – Pemberian pembebasan bersyarat, remisi, dan beragam hak narapidana kasus korupsi dan narkoba, sudah seharusnya dibedakan dengan kasus pidana umum. Pembedaan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan jangka panjang.

“Pembedaan perlakuan, khusus untuk narapidana korupsi dan narkoba, adalah untuk memberikan efek jera,” tegas Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, saat menutup semiloka sosialisasi standar pelaksanaan tugas pemasyarakatan, di Banjarmasin, Kamis (4/10). Syarat pemberian pembebasan bersyarat, remisi, dan hak lain narapidana, harus diperketat untuk kedua jenis pidana ini.

“Remisi bagi koruptor harus lebih sulit daripada pencuri sandal,” ujar Denny. Perlakuan serupa juga diterapkan untuk narapidana kasus narkoba, terutama yang berperkara karena terbukti menjadi bandar obat-obatan terlarang tersebut.

Pembedaan perlakuan hukum, ujar Denny, tidak selalu melanggar hak asasi manusia (HAM). “Peraturan yang berbeda, selama disepakati, tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran HAM,” ujar dia. Apalagi bila tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan pembinaan. Menurut dia, pemasyarakatan juga harus turut menjadi filter pelaku pidana, terutama di tengah sistem hukum yang juga masih kerap menjadi sorotan publik.

Pesakitan kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 2 miliar, ujar Denny memberikan contoh, bisa jadi hanya mendapat vonis satu tahun. Kalau menggunakan syarat pemberian hak laiknya kasus pidana umum lain, bisa jadi hukuman itu hanya dijalani sembilan bulan, karena mendapat pembebasan bersyarat.

“(Pola) itu justru mengundang atau menggoda orang tersebut korupsi lagi,” kata Denny. Bayangkan saja, papar dia, uang hasil korupsi masih di tangan dan hukuman yang dijalani hanya singkat. Setidaknya, efek jera tak akan tertanam dengan pola pemberian hak yang tak berbeda dengan pidana umum.

Hak Tidak Hilang

Bukan berarti pula, imbuh Denny, hak narapidana kasus korupsi dan narkoba dihilangkan. “Hanya syaratnya diperketat,” ujar dia. Kasus korupsi, misalnya, bisa dipersyaratkan terlebih dahulu melunasi denda untuk membayar kerugian negara, baru bisa mendapatkan hak pengurangan hukuman.

Pengetatan syarat untuk narapidana korupsi dan narkoba, juga diberlakukan untuk pengusulan menjadi tamping. Yaitu narapidana yang dianggap berkelakuan baik, sehingga dipercaya membantu petugas lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, antara lain untuk mengurusi kebutuhan harian narapidana.

Di penjara khusus narkotika, misalnya, narapidana yang menjadi tamping jelas juga berperkara narkoba. “Dalam kasus demikian, yang menjadi tamping harus bukan bandar,” ujar Denny, memberikan contoh pengetatan persyaratan. Posisi tamping rentan menjadi celah pintu masuk pelanggaran, dari keleluasaan yang dimiliki, baik ketika di dalam maupun interaksi keluar-masuk LP dan rumah tahanan.

Selama ini, tutur Denny, penentuan syarat menjadi tamping berbeda-beda antara satu LP atau rumah tahanan dengan LP dan rumah tahanan lain. “Sifatnya diskresi, ukurannya pun sulit dijelaskan. Ini harus diubah, menjadi indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah kerawanan penyimpangan,” kata dia.

Tren Penyimpangan di LP dan Rumah Tahanan

Denny menambahkan, pembedaan perlakuan untuk narapidana kasus korupsi dan narkoba juga dibutuhkan karena merujuk tren penyimpangan yang terjadi di LP dan rumah tahanan. “UPT dengan narapidana dua kasus ini, tingkat penyimpangannya cenderung lebih tinggi,” kata dia.

Tren tersebut, ujar Denny, terkait dengan akses uang yang relatif lebih besar dimiliki narapidana korupsi dan narkoba. “Godaannya ‘wow’. Itu butuh diminimalisasi,” tegas dia. Target dari pembedaan perlakuan ini, minimal adalah membuat orang tak lagi bisa memanfaatkan celah untuk melakukan penyimpangan di dalam penjara. Pada akhirnya, diharapkan orang bukan lagi ‘tak bisa melanggar’ tapi juga harus sampai ‘tak mau lagi melanggar’.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>