Mewujudkan Solidaritas Internasional di APEC 2012

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono beserta rombongan akan bertolak menuju Ulanbator, Mongolia, pada Rabu (5/9) pagi, untuk memenuhi undangan Presiden Mongolia Tsakhia Elbegdorj. Selanjutnya, pada 7 September 2012  Presiden dan Ibu Negara akan berangkat menuju Rusia. dalam rangkaian kegiatan terkait KTT APEC, selain itu Presiden SBY juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Di Rusia, Presiden SBY juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RRT Hu Jintao, Presiden Meksiko Felipe Calderon, Presiden Peru Ollanta Moses Humala, dan Presiden Cile Sebastian Piñera, serta melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Rusia. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, kunjungan kenegaraan kunjungan kerja ke Rusia dalam rangka KTT APEC merupakan bagian dari komitmen regional Indonesia di Asia Pasifik untuk memajukan kerja sama ekonomi bagi kemakmuran bersama. “Kehadiran Presiden RI penting artinya mengingat akan dilakukan serah terima Ketua APEC dari Rusia ke Indonesia untuk tahun 2013,” kata Faizasyah.

Sebelumnya pada kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Selasa (3/9) pagi, dibahas beberapa masalah yang menjadi perhatian dan kepedulian, serta kepentingan bersama kedua negara. Menlu Clinton juga menyampaikan dukungan Amerika Serikat terhadap Indonesia sebagai ketua dan sebagai tuan rumah pada APEC 2013 mendatang.

“Pada KTT ini pula, Keketuaan APEC akan diserahterimakan dari Rusia ke Indonesia,” ucap Faizasyah, Selasa (4/9). Sedangkan hal-hal yang akan diangkat oleh Indonesia dalam KTT APEC itu, antara lain peningkatan perdagangan regional yang terbuka, penguatan peran APEC dalam investasi, pengupayaan sustainable growth with equity, dan penguatan ketahanan ekonomi regional, antara lain melalui pembangunan konektivitas. ”Topik-topik tersebut mencerminkan isu-isu utama yang akan pula dikedepankan Indonesia sebagai tuan rumah APEC tahun depan,” jelas Faizasyah.

Pertemuan APEC 2012 digelar di Russky Island, lepas pantai kota pelabuhan Vladivostok, Rusia timur jauh, atas permintaan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pertemuan tahunan para menteri APEC akan digelar mulai Rabu-Kamis (5-6/9/2012), sedangkan pertemuan puncak para pemimpin APEC akan digelar pada Sabtu-Minggu (8-9). Dalam pembahasan rekomendasi, para pejabat senior APEC telah mencapai konsensus mengenai langkah-langkah untuk lebih memperkuat transparansi dalam perjanjian perdagangan. Selain itu juga disepakati soal penerapan pendekatan yang lebih sistematis untuk mengurangi perpanjangan rantai pasokan.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Morgulov mengatakan bahwa Pembahasan mengarah pada bagaimana APEC menuju integrasi ekonomi regional dan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik, seperti dikutip oleh Russian Today.  Morgulov juga mengatakan sejumlah agenda prioritas dalam pertemuan ini meliputi upaya memperkuat perdagangan dan investasi, integrasi ekonomi regional, rantai pasokan, keamanan pangan dan inovasi.

“Hasilnya sangat penting untuk meningkatkan peluang bagi pelaku bisnis dan pekerja, dengan memfasilitasi rantai pasokan global, membantu usaha kecil dan menengah, serta mempromosikan kebijakan inovatif secara efektif, non-diskriminatif dan berorientasi pasar,” tutup Morgulov.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu pembahasan dalam KTT APEC yang berlangsung di Vladivostok, Rusia pada 8-9 September 2012 adalah mengenai larangan setiap negara untuk melakukan proteksionisme. ”Harus ada kesepakatan bahwa meskipun kondisi ekonomi global sedang tidak bagus tapi diharapkan semua anggota APEC tidak melakukan proteksionisme,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan masalah tersebut juga menjadi salah pembahasan dalam pertemuan tingkat Menteri Keuangan APEC dan akan dibawa dalam KTT tingkat kepala negara yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Saya pikir dari segi Indonesia itu kita setuju, karena tidak ada upaya Indonesia untuk melakukan proteksionisme,” kata Bambang.

Terkait isu modernitas sistem perbendaharaan negara, Bambang mengatakan Indonesia siap melakukan hal itu karena telah memiliki sistem otomatis yang mempercepat birokrasi dan administrasi pencairan anggaran. ”Indonesia punya SPAN atau sistem perbendaharaan negara yang basisnya teknologi informasi sehingga masalah pencairan uang dan masalah pembelanjaan itu bisa berlangsung lebih cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Bambang mengatakan KTT APEC tidak akan berbicara banyak mengenai ketahanan energi, namun forum akan membicarakan mengenai perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan di Amerika Serikat (AS) dan melahirkan krisis pangan ke seluruh dunia. ”Musim kering di AS jadi kekhawatiran karena AS salah satu sumber pangan dunia, untuk kedelai dan jagung, sehingga semua negara baru sadar bahwa kalau ada apa-apa di AS itu pengaruhnya langsung ke seluruh negara di dunia,” tutup Bambang.

 

Peranan Indonesia di APEC

APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik, yaitu; Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Republik Cina, Hong Kong, RRC, Meksiko, Papua New Guinea, Chili, Peru, Russia, Dan Vietnam.

Organisasi yang didirikan didirikan pada tahun 1989 ini tidak bisa dipisahkan dari peranan Indonesia yang memainkan peran yang sangat menentukan untuk merumuskan visi APEC. Masalahnya kini, seberapa jauh manfaat dan efektivitas forum APEC bagi perdagangan dan investasi Indonesia? Ada pendapat pro dan kontra tentang manfaat APEC bagi Indonesia.

Para pendukung APEC mengajukan keuntungan APEC sebagai berikut. Pertama, APEC masih dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya dalam hal peningkatan fasilitas perdagangan dan investasi serta kerja sama ekonomi dan teknis (ECOTECH). Kerja sama APEC tetap relevan mengingat anggotanya dapat mendiskusikan isu-isu perdagangan dan investasi tanpa harus bernegosiasi.Suatu hal yang tidak dapat dilakukan di World Trade Organization (WTO).

Kedua, sesuai dengan Bogor Goals, liberalisasi perdagangan akan dilaksanakan pada 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang.Hal tersebut bisa menjadi: (1) benchmark untuk mengukur tingkat kesuksesan liberalisasi perdagangan forum kerja sama tersebut, (2) memacu Indonesia mempersiapkan diri secara serius menuju era liberalisasi perdagangan dan investasi.

Ketiga, prinsip open regionalism masih tetap kental dalam forum APEC. Artinya, isu nondiskriminasi dan perlakuan yang sama bagi negara nonanggota (sering disebut most favored nation/MFN) tetap merupakan salah satu daya tarik APEC.

Keempat, pertemuan para pemimpin informal (informal leaders meeting) terbukti masih dapat
digunakan untuk memecahkan isu-isu yang dianggap sensitif, baik pada level bilateral, trilateral maupun multilateral. Adanya mekanisme untuk membahas isuisu baru seperti competition policy dan investment serta non-economic issues tanpa melalui negosiasi. Selain itu, keanggotaan APEC yang mencakup West dan East masih penting mengingat ketegangan yang terjadi antara Jepang dan AS serta antara China dan AS dalam hal perdagangan.

Namun, kritik terhadap APEC bukannya tidak ada, pengkritik umumnya memandang APEC tidak efektif dan kurang responsif. Bahkan mempertanyakan relevansi APEC dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Ini bisa dipahami karena beberapa perkembangan di dalam APEC itu sendiri seperti trade facilitation dan capacity building sulit diukur manfaatnya.

Selain itu, meskipun pembentukan APEC lebih berdasarkan pada globalisasi dan liberalisasi ekonomi, sejak 2001 APEC mulai memasukkan isu-isu yang tidak terkait dengan ekonomi seperti isu keamanan dan sosial. Memang harus diakui, indikator-indikator ekonomi dimaksud tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan sosial (social welfare).

Gaung APEC mulai meredup ketika muncul banyak Preferential Trade Agreement (PTA), baik RTA maupun BTA di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia telah sepakat mempercepat pembentukan ASEAN Economic Community 2015 meski sudah membentuk AFTA (ASEAN Free Trade Area) sejak 1992. Setidaknya sudah ada 15 PTA antarnegara Asia- Pasifik, ditambah 30 PTA baru yang baru dalam negosiasi selama tujuh tahun terakhir.

Kepentingan nasional tiap negara agaknya merupakan alasan pragmatis di balik menjamurnya PTA. Karena itu, dalam forum APEC pun hendaknya kepentingan nasional perlu kita prioritaskan. Pertama, perlunya arah yang jelas dalam kebijakan perdagangan kita, khususnya dalam forum APEC, WTO maupun PTA.

Selama ini, kebijakan perdagangan yang dicanangkan oleh pemerintah mencakup: (a) kebijakan bea masuk (tariff policy), (b) penghapusan kuota, (c) pembebasan bea masuk atau konsesi, (d) kebijakan non-tariff lainnya. Kedua, para perunding kita dalam forum APEC perlu didampingi ahli-ahli yang kompeten dalam bidang industri, jasa, pertanian, dan ekonomi regional. Forum APEC perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk dan daerah Indonesia.

Yang cukup penting juga adalah Indonesia diharapkan bisa menjadi punggawa dalam merumuskan “Solidarity Maker” terkait Bencana Alam, yang menjadi masalah bersama umat manusia, khususnya yang berada di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara anggota APEC secara statistik merupakan episentrum Bencana Alam yang terjadi setiap tahun, mulai dari Gunung Meletus, Kebakaran Hutan, Topan, Banjir, Gempa Bumi hingga Tsunami. Kerugian korban jiwa di Tsunami Aceh, Indonesia pada 2004 misalnya mencapai 300 ribu jiwa, kemudian Tsunami di Sendai Jepang pada 2011 yang mengakibatkan kerugian ekonomi US$ 220 miliar atau setara 3,4% dari GDP merupakan ancaman bersama yang dihadapi anggota APEC.

Negara-negara di dunia pasca berakhirnya perang dingin, sudah saatnya berubah dari bersengketa terkait masalah-masalah kenegaraan untuk berubah menjadi, bersama menghadapi upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terkait ancaman Bencana Alam, termasuk perubahan iklim didalamnya. Dengan demikian, kepentingan nasional tiap-tiap negara di dunia yang dimulai dari negara-negara APEC dapat di berdayakan menjadi satu kepentingan internasional, menghadapi ancaman bersama yang bernama Bencana Alam, dan perselisihan antar umat manusia di masing-masing negara bisa diminimalkan pada batas yang paling ideal.

Akhirnya, kita secara konsisten dan persisten mampu mengubah pandangan tentang think globally but act locally menjadi think and act globally and regionally dalam forum seperti APEC. Dan momentum ini kembali hadir ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima palu Ketua Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik (APEC) di di Vladivostok, Rusia, pada tanggal 8-9 September 2012 nanti, untuk membentuk solidaritas Internasional sebagai babak baru perkembangan dunia. (GK)

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>