Soal Freeport, Soal Kedaulatan

Indonesia yang diwariskan para pendiri bangsa untuk berdiri di kaki sendiri, berdaulat dalam hal substansi kekayaan alam kembali diuji dalam lingkup tambang Freeport yang hendak minta perpanjangan kontrak karya sampai 2041.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto mengatakan Freeport sudah merencanakan investasi sebesar US$ 16,9 miliar untuk kelanjutan operasional perusahaan hingga 2041 nanti. Rinciannya, sebanyak US$ 9,8 miliar investasi pada periode 2012 hingga 2021 dan sebanyak US$ 7,1 miliar untuk investasi dari 2021 hingga 2041.

Menurutnya investasi sebanyak itu, untuk menyiapkan kegitan pertambangan bawah tanah (under ground) yang sudah mulai dilakukan Freeport sejak 2008. Dia mengakui masa depan Freeport ini memang mengandalkan hasil tambang bawah tanah .

Freeport, lanjutnya memiliki beberapa lokasi tambang bawah tanah, yaitu DOZ (Deep Ore Zone), Deep MLZ, Big Gossan, Grasberg Bloc Cave, dan Kucing Liar. Saat ini, DOZ, Big Gossan, dan Deep MLZ sudah mulai berproduksi, meski belum signifikan.

Kata dia, Grasberg Bloc Cave yang letaknya langsung di bawah lokasi tambang permukaan saat ini diperkirakan akan menjadi andalan tambang bawah tanah ke depannya. Kucing Liar, diperkirakan baru akan berproduksi tahun 2025, apabila ada perpanjangan kontrak kerja sama.

Rebut Kedaulatan Nasional

Sebelumnya berdasarkan kontrak karya Jilid II yang diteken bersama pemerintah pada tahun 1991, kontrak Freeport untuk menggeduk tambang tembaga dan emas Timika, Papua, seharusnya berakhir pada 2021 mendatang.

Dengan alasan investasi jangka panjang dan meraup kembali jutaan dolar yang tersimpan dibawah tahan air kita ini, Freeport sangat berkepentingan untuk ¬†kontrak kerja samanya diperpanjang 2×10 tahun lagi dari 2021 atau hingga 2041 meskipun usulan tersebut melabrak UU No 4 tahun 2009 yang tidak mengenal adanya Kontrak Karya (KK).

Itu artinya, setelah KK II selesai tahun 2021, sama seperti perusahaan tambang mineral lainnya, rezim kontrak kerja sama menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam rezim IUP, kontrak kerja sama itu ditinjau setiap 10 tahun.

Mencermati apa yang disampaikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia tersebut tampaknya kita patut waspada dan harap-harap cemas kalau tidak ada keberanian untuk meletakkan kedaulatan nasional dan kepentingan nasional ditas segala-galanya. Sebab bukan mustahil perpanjangan kontrak sampai 2041 itu bakal terlaksana meskipun dengan istilah lain.

Sejarah negoisasi dengan Freeport meskinya mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana tidak usaha apa saja akan dilakukan perusahaan asal Amerika tersebut untuk tetap bisa beroprasi di Papua termasuk melobi para pemangku kepentingan di negeri ini.

Sebagai contoh pada kontrak karya perpanjangan tahun 1991, diatur  kewajiban divestasi Freeport Indonesia dalam Pasal 24. Di dalam pasal tersebut disebutkan kewajiban divestasi Freeport Indonesia terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua mulai 2001, perusahaan harus melego sahamnya sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51 persen.

Untuk kewajiban divestasi tahap pertama, PTFI sudah dilaksanakan. Pada tahun 1991, perusahaan emas dan tembaga asing itu melepas 9,36 persen ke pihak nasional lewat PT Indocopper Investama. Sayangnya, untuk kewajiban divestasi tahap kedua gugur setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1994. Di dalam PP tersebut, kepemilikan saham asing pada anak perusahaannya di Indonesia boleh sampai 100 persen. Dengan demikian, sampai sekarang kepemilikan saham nasional di Freeport Indonesia masih kecil.

Data dari (Kompas.com 23/7) menunjukan saat ini 90,64 persen saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc. Sementara itu sisanya, sebesar 9,36 persen, dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Menagih Janji SBY

Lantas berhasilkan usaha Freeport ini? Ini semua tergantung komitmen Presiden SBY dan dorongan kekuatan rakyat atas nama kepentingan nasional untuk mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak karya Freeport yang berakhir pada tahun 2021 jika tidak berani meniru langkah radikal yang dicontohkan Venezuela misalnya.

Apalagi Presiden pernah berpidato di Rio de Janeiro, Brasil (22/6) dan menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kebijakan renegosiasi pada kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat Indonesia pada umumnya termasuk kebijakan terhadap kontrak karya dengan mitra asing. Saat itu Presiden mengatakan keputusan ini diambil agar Indonesia memiliki konsep kegiatan ekonomi yang lebih baik dan adil.

Meskipun saat ini seperti apa yang disampaian Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di bisnis.com (23/7) renegosiasi dengan Freeport menunjukkan perkembangan positif dan bersedia melaksanakan 6 poin renegosiasi yang diajukan pemerintah, yakni menaikkan royalti, menyesuaikan luas wilayah, membangun smelter, divestasi saham, meningkatkan komponen lokal, dan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di pasar bursa Indonesia tapi terkait perpanjangan kontrak sampai 2041 sewajibnya kita harus katakan dengan tegas untuk tidak bersedia melakukan perpanjangan.

Sudah saatnya kita mengembalikan kedaulatan atas tanah dan air beserta segala isinya kepada tenaga dan kemampuan bangsa kita sendiri. Banyak yang pesimistis terhadap kemampuan sumberdaya manusia kita untuk mengelola aset kita sendiri, namun sejarah selalu mengajarkan lewat perjuangan para pendiri bangsa bahwa semangat yang mereka warisi adalah semangan optimisme membangaun republik diatas kedaulatan, kemandirian bangsa sendiri.

Ardinanda Sinulingga

 

 

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>